COVID-19PERATURAN DESA
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL TH.2019
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL
Perlu diatur tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau keringanan ketetapan pajak daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a.meningkatkan realisasi pendapatan daerah;
b.meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi; dan
c.meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar piutang pajaknya.
Maka ditetapkan PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KENDAL
Download
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL TH.2019
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL
Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan pelacuran, serta pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagai pelacur.
Bupati berwenang menutup dan menyegel tempat-tempat yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran.
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2),dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan menetapkan PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN KENDAL
Download
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DI KABUPATEN KENDAL TH.2019
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara sistematik, terpadu, dan menyeluruh, makaberdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c jo Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DI KABUPATEN KENDAL
Download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF TH.2019
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL
Air Susu Ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi dan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya untuk menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional berkaitan dengan program pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu kerangka hukum yang mengatur mengenai peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Kabupaten Kendal.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (ONE VILLAGE ONE PRODUCT) DI KABUPATEN KENDAL TH.2019
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHAP II KABUPATEN KENDAL
Potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di Kabupaten Kendal perlu dikembangkan secara optimal sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro perlu didukung dengan pendekatan program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) dalam pembinaan dan pengembangannya serta menuangkannya dalam dokumen perencanaan daerah sebagai upaya untuk pengembangan produk unggulan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibuat PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (ONE VILLAGE ONE PRODUCT) DI KABUPATEN KENDAL
Download